Kamis, 23 Agustus 2012

KEKUASAAN, WEWENANG, DAN KEPEMIMPINAN



Kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan sangat berkaitan dengan suatu keahlian tertentu dalam pengaturan-pengaturan kehidupan suatu masyarakat. Hal ini menarik perhatian para ahli sosial terutama karena fungsi dan peranan-peranan serta kedudukan seseorang dalam kemampuan mengatur hidup sejumlah manusia. Dari masyarakat masih bersifat sederhana hingga kompleks seperti zaman sekarang ini, perbincangan tentang kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan semakin mengemuka karena pengaturan yang dilakukan semakin rumit dan semakin membutuhkan keahlian dari seseorang untuk menjalankan pengaturan tersebut.

A.            KEKUASAAN
Kekuasaan (authority) adalah kemampuan untuk memerintah dan memberi keputusan yang baik secara langsung maupun tidak mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Melihat sifat ilmu sosial yang tidak etis-normatif maka kekuasaan memiliki pengertian yang netral untuk melihat baik dan buruknya perlu dilihat penggunaannya bagi keperluan masyarakat.
Kekuasaan mempunyai peranan yang dapat menentukan nasib berjuta-juat manusia. Oleh karena itu, kekuasaan (power) sangat menarik perhatian para ahli ilmu pengetahuan kemasyarakatan. Adanya wewenang maupun kekuasaan merupakan suatu pengaruh yang nyata atau potensial. Mengenai pengaruh tersebut, lazimnya  diadakan perbedaan, sebagai berikut:
1)      Pengaruh bebas yang didasarkan pada komunikasi dan bersifat persuasif.
2)      Pengaruh tergantung atau tidak bebas menjadi aktif yang terbagi menjadi dua ha, yaitu:
a.       Pihak yang berpengaruh membantu pihak yang dipengaruhi untuk mencapai tujuannya.
b.      Pihak yang berpengaruh mempunyai pengaruh di dalam kemampuan.

A.1. HAKIKAT KEKUASAAN DAN SUMBERNYA
Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang-orang lain. Melalui pemahaman tersebut, di manapun juga manusia berada dan bermasyarakat, fenomena kekuasaan, dalam bentuk yang bermacam-macam, pasti dimiliki oleh masyarakat tersebut. Max Weber (1946, dalam Soekanto, 2003:268) mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.
Kekuasaan memiliki berbagai macam bentuk dan sumber untuk mendapatkannya. Sumber-sumber-sumber kekuasaan diantaranya adalah hak milik kebendaan dan kedudukan. Birokrasi pun merupakan salah satu sumber kekuasaan, disamping kemampuan khusus di bidang-bidang ilmu pengetahuan tertentu, serta atas dasar peraturan-peraturan hukum.
Kekuasaan sesungguhnya terjadi di mana-mana. Pada umumnya kekuasaan tertinggi berada dalam sebuah organisasi masyarakat yang sangat besar yang bernama negara. Secara formal negara memiliki hak melaksanakan kekuasaan tertinggi, dan bilaman perlu, digunakan paksaan dalam melaksanakan kekuasaan tersebut.  Negara pun membagi-bagikan kekuasaan yang lebih rendah derajatnya, hal demikian dinamakan dengan kedaulatan. Kedaulatan dijalankan oleh sekelompok kecil masyarakat sebagai ruling class dan setiap ruling class selalu ada pemimpinnya.
Pelaksanaan kekuasaan pada kenyataannya seringkali tidak semulus yang diharapkan oleh kaum yang berkuasa. Rasa ketidakpuasan dari yang dikuasai dapat saja muncul karena perbedaan-perbedaan alam pikiran yang menguasai dengan yang dikuasai. Untuk menjalankan kekuasaan secara lancar, pihak penguasa senantiasa berusaha untuk mendapatkan dukungan dari yang dikuasai. Hal ini untuk menyatakan bahwa kekuasaan yang diselenggarakan memiliki legitimasi atau legal dan baik bagi masyarakat bersangkutan. Untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain, golongan yang berkuasa harus berupaya menanamkan kekuasaannya melalui jalan menghubungkan dengan kepercayaan dan perasaan-perasaan yang kuat di dalam masyarakat. Cara ini pada dasarnya terwujud dalam nilai dan norma (Mosca, 1939, dalam Soekanto, 2003:269).

A.2. UNSUR-UNSUR SALURAN KEKUASAAN DAN DIMENSINYA
Kekuasaan yang dapat dijumpai pada interaksi sosial antara manusia maupun antara kelompok mempunyai beberapa unsur pokok, yaitu:
1)      Rasa takut, perasan takut kepada penguasa membuat pihak lain memunculkan sikap patuh terhadap segala kemauan dan tindakan penguasa yang ditakuti.
2)      Rasa cinta, kecintaan akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Sebagaimana halnya rasa takut, kecintaan terhadap penguasa akan menimbulkan kepatuhan karena rasa menyenangkan semua pihak.
3)      Kepercayaan, kepercayaan merupakan hasil dari hubungan simetris yang asosiatif. Dasar kepecayaan didapatkan karena masing-masing pihak telah mengetahui pihak lain. Melalui rasa kepercayaan, segala keinginan suatu pihak akan dilaksanakan pencapaiannya oleh pihak lain, meski dalam tataran tertentu pihak ynag melaksanakan keinginan tidak mengetahui secara pasti maksud dari pihak yang memiliki keinginan.
4)      Pemujaan, memberi arti bahwa penguasa adalah pihak yang dipuja. Akibatnya, apapun yang dilakukan oleh pihak yang dipuja selalu benar, atau setidaknya dianggap sebagai kebenaran.
Apabila dilihat dalam masyarakat, maka kekuasaan di dalam pelaksanaannya melalui saluran-saluran, sebagai berikut:
1.      Saluran Militer, penguasa lebih cenderung menggunakan paksaan dengan maksud menimbulkan rasa takut masyarakatnya, sehingga tunduk pada kemauan penguasa.
2.      Saluran Ekonomi, penguasa cenderung menguasai sendi-sendi kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Penguasaan atas sendi pemenuhan kebutuhan hidup tersebut membuat rakyat tidak memiliki pilihan lain dan penguasa dapat melaksanakan perintah-perintahnya melalui peraturan-peraturan yang disertai atribut sanksi.
3.      Saluran Politik, penguasa membuat peraturan melalui badan-badan yang bewenang dan sah menurut masyarakat. Hal ini dibuat untuk meyakinkan dan memaksa masyarakat mentaati peraturan yang dikeluarkan penguasa.
4.      Saluran Tradisional, terjadi menyesuaian antara tradisi pemegang kekuasaan dengan tradisi yang ada dalam masyarakat. Kesesuaian tersebut membuat pelaksaan kekuasaan dapat berjalan lancar.
5.      Saluran Ideologi, doktrin-doktrin atau ajaran dikeluarkan penguasa yang bertujuan menerangkan sekaligus menjadi pembenaran pelaksanaan kekuasaannya. Doktrin dan ajaran yang dikeluarkan disampaikan secara berulang dan masuk ke dalam ranah bawah sadar masyarakat, sehingga doktrin tersebut terinternalisasi dalam jiwa masyrakatnya.

A.3 CARA MEMPERTAHANKAN KEKUASAAN
Setiap penguasa memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kekuasaannya. Manusia menurut hakikatnya selalu memiliki hasrat untuk berkuasa, baik berkuasa untuk dirinya maupun berkuasa untuk pihak lain. Karenanya mempertahankan kekuasaan menjadi hal yang penting dalam konteks penguasa, diperlukan suatu cara untuk mempertahankannya, yaitu:
1.      menghilangkan segenap peraturan-peraturan lama, terutama dalam bidang politik
2.      mengadakan sistem-sistem kepercayaan (belief-systems) yang akan dapat memperkokoh kedudukan penguasa atau golongannya.
3.      melaksanakan adminitrasi dan birokrasi yang baik.
4.      mengadakan konsolidasi horizontal dan vertikal.

B.            WEWENANG
Wewenang merupakan kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang yang memiliki dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat. Wewenang memiliki arti  sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan, dan meyelesaikan pertentangan. Hak tersebut dapat diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang; dengan demikian wewenang memiliki tekanan pada hak bukan pada kekuasaannya. Kekuasaan tanpa wewenang dapat dianggap kekuatan yang dianggap tidak sah oleh masyarakat. Kekuasaan harus mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar kekuasaan tersebut memiliki wewenang.
Bentuk-bentuk wewenang secara umum terbagi atas empat bentuk, yaitu:
1.      Wewenang kharismatis, tradisional, dan legal
Wewenang kharismatis tidak diatur oleh kaidah-kaidah melainkan pada kemampuan khusus bersifat gaib pada diri seseorang. Wewenang tradisional merujuk pada kaidah seseorang merupakan bagian dari kelompok yang sudah lama memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Wewenang rasional disandarkan pada kaidah atau sistem hukum yang berlaku dan wewenangnya memiliki jangka waktu yang terbatas.
2.      Wewenang resmi dan tidak resmi
Wewenang resmi bersifat sistematis, diperhitungkan, dan rasional. Wewenang tidak resmi dapat merupakan hasil dari sifat kondisional dalam masyarakat, sehingga tidak bersifat sistematis meski melalui perhitungan-perhitungan yang rasional.
3.      Wewenang pribadi dan teritorial.
Wewenang pribadi bergantung pada solidaritas antara anggota kelompok dan berpusat pada seseorang tanpa mengenal batas (contoh petani dengan buruh tani). Wewenang teritorial menekankan pada sentralisasi wewenang yang didasarkan  pada wilayah tempat tinggal (contoh RT atau RW).
4.      Wewenang terbatas dan menyeluruh
Dikatakan wewenang terbatas apabila tidak mencakup semua sektor kehidupan atau terbatas pada bidang tertentu. Wewenang menyeluruh adalah wewenang yang tidak terbatas ada suatu bidang saja, melainkan pada keseluruhan bidang kehidupan masyarakat.

C.            KEPEMIMPINAN (LEADERSHIP)
Kepemimpinan memiliki makna kemampuan seseorang yang diberi kekuasaan dan wewenang untuk mempengaruhi orang lain. Kepemimpinan dapat dibedakan sebagai kedudukan dan sebagai proses sosial. Dari sudut kedudukan, kepemimpinan adalah suatu kompleks dari hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang. Dari sudut proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindak yang dilakukan seseorang atau kelompok yang menyebabkan respon gerak dari masyarakat.
Kepemimpinan terbangun dari kemampuan seseorang dan mendapat pengakuan masyarakat. Sifat kepemimpinan ada dua, yaitu kepemimpinan formal dan kepemimpinan informal. Perbedaan antara keduanya didasarkan pada landasan gerak, kepemimpinan formal dalam pelaksanaannya harus berada di atas landasan-landasan atau peraturan-peraturan resmi sehingga daya cakupnya terbatas; sementara kepemimpinan informal didasarkan pada pengakuan dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, sehingga memiliki ruang lingkup tanpa  batas-batas resmi.

C.1. SIFAT KEPEMIMPINAN
Kepemimpinan merupakan hasil organisasi sosial yang telah terbentuk atau sebagai hasil dinamika interaksi sosial. Di setiap kelompok akan selalu terdapat individu yang melakukan peranan yang lebih aktif daripada individu lain dalam kelompok tersebut. Hal itu merupakan awal terbentuknya kepemimpinan. Munculnya kepemimpinan sangat diperlukan dalam keadaan-keadaan upaya pencapaian tujuan suatu kelompok mengalami hambatan dan apabila suatu kelompok mengalami ancaman dari luar. Pada kondisi demikian muncul individu yang memiliki kemampuan menonjol yang diharapkan mampu menanggulangi segala kesulitan yang dihadapi. Dengan kata lain, kepemimpinan akan muncul karena dasar kebutuhan dari suatu kelompok.
Sifat-sifat yang disyaratkan bagi seorang pimpinan tidak sama pada setiap masyarakat. Idealnya seorang pemimpin pada dasarnya adalah seseorang yang peka atau mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan hambatan dalam pencapaian kebutuhan masyarakatnya. Diperlukan sikap idealis ketimbang mementingkan jabatannya sebagai pimpinan. Tak jarang terjadi perpecahan dalam masyarakat karena pemimpin dianggap tidak memiliki kapasitas bagi masyarakat untuk mencapai tujuan atau kebutuhan mereka.
Beberapa kebudayaan menggambarkan tugas seorang pemimpin sebagai contoh tauladan bagi seluruh anggota masyarakat. Pemimpin harus memiliki karakter dan menjelaskan cita-citanya kepada masyarakat dengan cara-cara yang jelas dan menentukan tujuan umum serta mengantisipasi segala hambatan yang terjadi atau mungkin terjadi dikemudian hari. Selain itu pemimpin juga harus dapat mengikuti kehendak masyarakat, seorang pemimpin harus turut merasakan apa yang menjadi kebutuhan dan apa prioritas yang diinginkan oleh warganya. Pemimpin pun memiliki tugas sebagai pengawal perkembangan masyarakat agar tidak keluar dari norma-norma dan nilai-nilai yang dipandang berharga oleh warga masyarakat. Secara ringkas, sendi kepemimpinan adalah harmoni; memiliki fungsi membimbing masyarakat.

C.2. SANDARAN KEPEMIMPINAN DAN KEPEMIMPINAN EFEKTIF
Seorang pemimpin harus memiliki sandaran atau basis kemasyarakatan (social basis). Pemimpin, bagaimanapun sangat erat hubungannya dengan masyarakat dan menjadi fokus utama baik dari dalam maupun dari luar teritori masyarakat. Kekuatan kepemimpinan ditentukan oleh suatu lapangan kehidupan masyarakat yang pada waktu tertentu mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat (cultural focus).
Setiap kepemimpinan harus mewujudkan tercapainya kepemimpinan yang efektif dengan memperhitungkan social basisnya. Perhitungan tersebut guna menghindarkan dari ketegangan-ketegangan dan juga menghindarkan kepemimpinan dibawah aturan pihak lain yang mengemudikan atau terhindar dari kepemimpinan boneka.
Pemimpin yang efektif kelihatannya tidak mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan mereka yang tidak efektif sehingga para ahli perilaku dalam ilmu manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan (kriteria) seorang pemimpin yang efektif melainkan meneliti  hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendelegasikan tugas, mengambil keputusan, berkomunikasi, dan memotivasi warganya. Perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari, jadi seseorang yang dilatih kepemimpinan yang tepat akan menjadi pemimpin yang efektif.
Perilaku pemimpin ini disebut juga gaya kepemimpinan (style of leadership). Berbagai gaya kepemimpinan telah diteliti dan ditemukan bahwa setiap pemimpin telah diteliti dan ditemukan bahwa setiap pemimpin bisa mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, dan tidak mesti suatu gaya kepemimpinan yang satu lebih baik atau lebih jelek daripada gaya kepemimpinan yang lainya.
Para ahli mencoba mengelompokkan gaya kepemimpinan dengan menggunakan sutu dasar tertentu. Dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang dirasakan harus dilakukakan oleh pemimpin. Ada berbagai gaya kepemimpinan antara lain :
1.      The authocratic leader
Seorang pemimpin yang otokratik menganggap bahwa semua kewajiban untuk mengambil keputusan, untuk menjalankan tindakan, dan untuk mengarahkan tindakan, dan untuk mengarahkan, memberi motivasi dan mengawasi masyarakat terpusat ditangannya. Seorang pemimpin yang otokratik mungkin memutuskan, dan punya perasaan bahwa warganya tidak mampu untuk baranggapan mempunyai posisi yang kuat untuk mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaaan dengan maksud untuk meminimumkan penyimpangan dari arah yang ia berikan.
2.      The Paticipative Leader-  Cara Demokratis
Pemimpin menggunakan gaya partisipasi ia menjalankan kepemimpinan dengan konsultasi. Ia tidak mendelegasikan wewenangnya untuk membuat keputusan akhir dan untuk memberikan pengarahan tertentu kepada warga atau anggota kelompoknya. Tetapi ia mencari berbagai pendapat dan pemikiran dari warga mengenai keputusan yang akan diambil. Pemimpin dengan gaya partisipatif akan mendorong kemampuan mengambil keputusan dari warganya sehingga pikiran–pikiran mereka akan selalu meningkat dan matang. Para warga masyarakat juga didorong agar meningkatkan kemampuan mengendalikan diri dan menerima tanggung jawab yang lebih besar. Pemimpin akan lebih supportiv” dalam kontak dengan anggota masyarakat dan bukan menjadi bersikap diktator. Meskipun demikian, wewenang terakhir dalam pengambilan keputusan terletak pada pimpinan.
3.       The Free Rein Leader- Cara Bebas
Dalam gaya kepemimpinan free rein pemimpin bersifat pasif. Ia mendelegasikan wewenang untuk mengambil keputusan kepada  warga masyarakat. Pada prinsipnya pimpinan menyerahkan tujuan sepenuhnya pada kelompok. Disini pimpinan menyerahkan tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada para anggota masyarakatnya. Dalam artian pimpinan menginginkan agar masyarakat mampu mengendaliakan diri mereka sendiri di dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pimpinan tidak akan membuat peraturan-peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan tersebut, melainkan menyediakan sarana yang diperlukan oleh kelompok atau warga masyarakatnya, dan hanya para bawahan dituntut untuk memiliki kemampuan/keahlian yang tinggi, sementara ia berada di tengah kelompok dan berperan sebagai penonton.
Ketiga kategori tersebut dapat berlangsung secara bersamaan karena cara atau metode yang terbaik seringkali bergantung pada situasi yang dihadapi. Karenanya pemimpinpun dituntut memiliki keluwesan bertindak sesuai dengan situasi yang terjadi.

1 komentar: